Izin Tinggal dan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Ya, bisa. Pemberian IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA akan dilakukan secara otomatis bagi pemilik Izin Tinggal apapun (kecuali Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas) tanpa perlu datang ke kantor imigrasi.

Warga Negara Asing tersebut tidak dapat diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA.
IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA hanya diberikan kepada WNA yang berada di Indonesia, apabila tidak kembali ke Indonesia dan Izin Tinggalnya akan berakhir maka tidak dapat diperpanjang di luar negeri.
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap hanya dapat dilakukan saat pemohon (WNA) berada di Indonesia. Jika masa berlaku Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap Orang Asing tersebut berakhir saat yang bersangkutan berada di luar wilayah Indonesia maka sistem secara otomatis akan membatalkan Izin Tinggal Orang Asing tersebut. Jika yang bersangkutan berniat untuk meneruskan tinggal di Indonesia maka proses permohonan harus dimulai dari awal.

Sampai masa pandemik berakhir melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Selama berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 tahun 2020, maka WNA tidak dikenakan biaya overstay.

Saat ini setiap WNA diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA secara otomatis melalui sistem Imigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 Tahun 2020 tanpa perlu mengajukan ke kantor imigrasi.

Izin Tinggal B212 yang dimiliki dan masih berlaku dapat digunakan kembali.

IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA tidak mempengaruhi Izin Tinggal yang dimiliki sebelumnya, sistematika perpanjangan kembali Izin Tinggal sebelumnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI setelah masa pandemi COVID 19 berakhir.

Ya, diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA dan dipersilahkan untuk keluar dari wilayah Indonesia apabila sudah ada alat angkut yang dapat membawa WNA tersebut. Apabila tetap tinggal di Indonesia dalam masa pandemi ini, maka diperbolehkan dengan ketentuan tidak dapat berkegiatan sebagai TKA.

Para pemegang IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA dapat meninggalkan wilayah Indonesia sebagaimana biasa, untuk detail regulasi pemberian Izin Keluar bagi pemegang IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI selanjutnya.

Diperbolehkan, karena setiap WNA diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA secara otomatis sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 Tahun 2020. Setelah masa pandemi dinyatakan berakhir maka akan diberlakukan aturan normal dan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Selama berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 tahun 2020, maka WNA tidak dikenakan biaya overstay.

Surat Persetujuan Visa yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai dasar pemberian Visa di luar negeri hanya berlaku untuk 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan. Jika calon TKA tidak bisa mengambil dalam jangka waktu berlaku persetujuan tersebut maka sistem membatalkan persetujuan tersebut secara otomatis.

Ya, bisa. Asalkan WNA tersebut masih berada di Indonesia setelah masa pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir.

Izin Tinggalnya akan diberikan dalam bentuk IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA, sedangkan untuk kegiatannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Bagi TKA akan diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA dan dipersilahkan untuk keluar dari wilayah Indonesia. Apabila ingin tetap tinggal di Indonesia dalam masa pandemi ini, maka diperbolehkan dengan ketentuan tidak dapat berkegiatan sebagai TKA.

Pelayanan Warga Negara Indonesia di Kantor Imigrasi

Untuk sementara pengajuan perohonan Paspor RI di kantor imigrasi dibatasi hanya bagi pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak melalui nomor helpdesk yang disediakan. Antara lain bagi:

  1. Orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atau rujukan dokter, dan
  2. Orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda dengan melengkapi surat pernyataan yang berisi alasan keberangkatan.

Nomor antrean yang sudah diperoleh sebelum pembatasan permohonan pengajuan Paspor RI di kantor imigrasi sudah tidak berlaku dan harus mengulang kembali proses dari awal.

Paspor yang sudah dicetak oleh kantor imigrasi saat ini tersimpan aman di tempat penyimpanan kantor imigrasi, para pemohon dapat mengambilnya saat keadaan sudah dinyatakan normal kembali menunggu pengumuman lebih lanjut dari pihak berwenang.

Paspor yang sudah habis masa berlakunya tidak harus segera dilakukan penggantian. Tidak ada denda apapun bagi penggantian paspor yang sudah habis masa berlakunya.

Saat ini seluruh kantor imigrasi di Indonesia hanya melakukan pelayanan paspor bagi pemohon dengan kriteria tertentu yang bersifat darurat dan tidak dapat ditunda pemberiannya.

Pelayanan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Warga Negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia perlu melampirkan Health Certificate/Fit to Fly certificate, dan di tempat ketibaan akan dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Calon TKA pemegang VITAS yang dizinkan masuk ke Indonesia hanya yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional dengan membawa surat rekomendasi.

Saat ini hampir tidak ada negara di dunia yang terbebas dari COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan tambahan untuk mengizinkan Orang Asing yang akan masuk ke Indonesia dari negara manapun untuk menyertakan:

  1. Surat keterangan sehat (bahasa Inggris) yang dikeluarkan dari otoritas kesehatan negara tempat Orang Asing tersebut berada, atau surat keterangan layak terbang (fit to fly certificate);
  2. Surat pernyataan bersedia untuk menjalani isolasi yang disediakan pemerintah Indonesia atau isolasi mandiri di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan RI selama 14 (empat belas) hari.

Pelayanan Visa

Selama masa pandemi pengajuan visa dilakukan dengan pengetatan melalui penambahan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3,7, dan 8 tahun 2020.
Pada tanggal 2 April 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 pelayanan visa dihentikan sementara untuk semua jenis visa terkecuali untuk Visa Diplomatik, Visa Dinas, dan Visa Tinggal Terbatas TKA (VITAS TKA) khusus bagi orang asing yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020, Persetujuan Visa yang telah diterbitkan tidak dapat digunakan untuk mengambil visa di Perwakilan RI sampai dengan pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang.
Dalam hal Persetujuan Visa telah habis masa berlaku, orang asing wajib mengajukan Persetujuan Visa baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang.

Visa yang dikeluarkan di perwakilan RI di hanya berlaku untuk 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan. Jika calon TKA tidak menggunakannya dalam jangka waktu tersebut maka sistem membatalkan visa secara otomatis.

Proyek strategis Nasional dapat dilihat dalam tautan resmi pemerintah kppip.go.id

Permohonan visa diterima dari aplikasi TKA Online (Kementerian Tenaga Kerja) secara daring (online), petugas akan memproses permohonan sesuai prosedur penyelesaian VITAS TKA dengan melakukan:

  1. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas;
  2. Pemeriksaan penjamin/perusahaan sesuai daftar Proyek Strategis Nasional yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  3. Mengirimkan kode billing pembayaran PNBP keimigrasian melalui email;
  4. Setelah PNBP dibayarkan petugas melakukan verifikasi, pemeriksaan cekal dan histori layanan keimigrasian;
  5. Apabila memenuhi seluruh persyaratan, 3 (tiga) hari setelah pembayaran PNBP persetujuan visa terbit dan orang asing dapat mengambil visa di Perwakilan RI.