Izin Tinggal dan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Ya, bisa. Pemberian IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA akan dilakukan secara otomatis bagi pemilik Izin Tinggal apapun (kecuali Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas) tanpa perlu datang ke kantor imigrasi.

Jika WNA pemegang Izin Tinggal Kunjungan, termasuk pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang akan berakhir atau telah berakhir masa berlakunya, dapat diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA. Bagi WNA tersebut tidak dikenakan biaya beban overstay.

Sampai masa Pandemik berakhir melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Selama berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 tahun 2020, maka WNA tidak dikenakan biaya overstay.

Jika WNA di Indonesia yang telah overstay lebih dari 60 hari dari sebelum tanggal 1 Januari 2020 akan diajukan penangkalan masuk ke Indonesia.

Saat ini setiap WNA diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA secara otomatis melalui sistem Imigrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 Tahun 2020 tanpa perlu mengajukan ke kantor imigrasi.

Izin Tinggal D212 yang dimiliki dan masih berlaku dapat digunakan kembali.

IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA tidak memengaruhi Izin Tinggal yang dimiliki sebelumnya. Prosedur perpanjangan kembali Izin Tinggal akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI setelah masa Pandemi COVID 19 berakhir.

Ya, dapat diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA. Dapat meninggalkan atau keluar dari wilayah Indonesia apabila kondisinya sudah memungkinkan. Diperbolehkan tetap tinggal di Indonesia dalam masa Pandemi ini dengan ketentuan tidak dapat berkegiatan sebagai TKA.

Para pemegang IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA dapat meninggalkan wilayah Indonesia sebagaimana biasa, untuk detail regulasi pemberian Izin Keluar bagi pemegang IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI selanjutnya.

Diperbolehkan, karena setiap WNA diberikan IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA  secara otomatis sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 Tahun 2020. Setelah masa Pandemi dinyatakan berakhir, ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut.

Selama berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 11 tahun 2020, maka WNA tidak dikenakan biaya overstay.

IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA tidak mempengaruhi Izin Tinggal yang dimiliki sebelumnya, sistematika perpanjangan kembali Izin Tinggal sebelumnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI setelah masa Pandemi COVID 19 berakhir.

Izin Tinggalnya akan diberikan dalam bentuk IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA, sedangkan untuk kegiatannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pelayanan Warga Negara Indonesia di Kantor Imigrasi

Saat ini kantor imigrasi di seluruh Indonesia hanya melayani permohonan paspor bagi orang sakit yang tidak bisa ditunda penanganannya atas rujukan dokter, dan orang dengan kepentingan yang tidak dapat ditunda.

Orang yang memiliki kepentingan yang tidak dapat ditunda antara lain:

  1. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sedang dalam masa cuti bekerja dan masih terikat kontrak kerja di luar negeri;
  2. Penerima beasiswa universitas/perguruan tinggi di luar negeri;
  3. Orang yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka membantu Pemerintah RI mengatasi penyebaran COVID-19.

Dokumen persyaratan permohonan paspor sebagaimana biasa yaitu paspor lama jika ada, KTP, KK, dan akte lahir/ijazah/buku nikah, dan dokumen tambahan yaitu:

  1. surat keterangan dokter spesialis menyatakan kondisi penyakit yang diidap pemohon; dan
  2. surat rujukan dari rumah sakit tempat pemohon dirawat ke rumah sakit di luar negeri.

Dokumen persyaratan permohonan paspor sebagaimana biasa yaitu paspor lama jika ada, KTP, KK, dan akte lahir/ijazah/buku nikah, dan dokumen tambahan yaitu:

Dokumen persyaratan permohonan paspor sebagaimana biasa yaitu paspor lama jika ada, KTP, KK, dan akte lahir/ijazah/buku nikah, dan dokumen tambahan yaitu:

  1. surat keterangan dari universitas/perguruan tinggi di luar negeri tempat pemohon akan melanjutkan pendidikan yang di dalamnya menyatakan bahwa pemohon sudah diterima untuk belajar di tempat tersebut. Surat keterangan dapat berupa konfirmasi via email (dicetak) atau surat fisik dari universitas/perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
  2. surat keterangan atau pemberitahuan dari pihak universitas/perguruan tinggi bahwa pemohon harus segera melaporkan diri ke universitas/perguruan tinggi atau perwakilan negara tersebut di Indonesia, atau pemohon diminta untuk segera melampirkan paspor.

Dokumen persyaratan permohonan paspor sebagaimana biasa yaitu paspor lama jika ada, KTP, KK, dan akte lahir/ijazah/buku nikah, dan dokumen tambahan yaitu:

  1. surat tugas/rekomendasi dari instansi/lembaga tempat pemohon bekerja yang menyatakan urgensi pemohon ke luar negeri dalam rangka membantu Pemerintah RI mengatasi penyebaran COVID-19; atau
  2. surat tugas/rekomendasi dari BNPB Pusat atau UPT BNPB di daerah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka membantu Pemerintah RI mengatasi penyebaran COVID-19.

  1. Menghubungi kantor imigrasi terdekat melalui:
    • jaringan telekomunikasi resmi, atau
    • email, atau
    • akun media sosial resmi, atau
    • laman yang menyediakan fasilitas live chat untuk menyampaikan urgensi permohonan paspor;
  2. Melakukan janji temu di kantor imigrasi (rumah sakit atau tempat pemohon jika tidak dapat ke kantor imigrasi) setelah mendapatkan persetujuan petugas dengan membawa kelengkapan dokumen permohonan paspor biasa dan dokumen tambahan (asli dan fotokopi);
  3. Menjalani prosedur permohonan paspor sebagaimana biasa.

Nomor antrean yang sudah diperoleh sebelum pembatasan permohonan pengajuan Paspor RI di kantor imigrasi dapat digunakan kembali saat Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir dan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi berjalan normal.

Paspor yang sudah dicetak oleh kantor imigrasi saat ini tersimpan aman di tempat penyimpanan kantor imigrasi, para pemohon dapat mengambilnya saat keadaan sudah dinyatakan normal kembali menunggu pengumuman lebih lanjut dari pihak berwenang.

Paspor yang sudah habis masa berlakunya tidak harus segera dilakukan penggantian. Tidak ada denda apapun bagi penggantian paspor yang sudah habis masa berlakunya.

Saat ini seluruh kantor imigrasi di Indonesia dibuka hanya untuk pelayanan paspor bagi pemohon dengan kriteria tertentu yang bersifat darurat dan tidak dapat ditunda pemberiannya.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara, Pelabuhan dan Perbatasan Negara

Warga Negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia tidak perlu melampirkan Health Certificate/Fit to Fly certificate. Di tempat ketibaan akan dilakukan prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Calon TKA pemegang VITAS yang dizinkan masuk ke Indonesia hanya yang akan bekerja di Proyek Strategis Nasional dengan membawa surat rekomendasi.

Ketentuan tersebut merujuk kepada wilayah dan negera. Sebagian besar negara di dunia sudah mengumumkan konfirmasi kasus Covid-19. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan tambahan untuk mengizinkan Orang Asing yang akan masuk ke Indonesia dari negara mana pun (khusus bagi WNA yang dikecualikan dari pelarangan masuk) untuk menyertakan:

  1. Surat keterangan sehat (bahasa Inggris) yang dikeluarkan dari otoritas kesehatan negara tempat Orang Asing tersebut berada, atau surat keterangan layak terbang (fit to fly certificate);
  2. Surat pernyataan bersedia untuk menjalani isolasi yang disediakan pemerintah Indonesia atau isolasi mandiri di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan RI selama 14 (empat belas) hari.

Pelayanan Visa Republik Indonesia di Perwakilan Indonesia

Pada tanggal 2 April 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 pelayanan visa dihentikan sementara untuk semua jenis visa terkecuali untuk Visa Diplomatik, Visa Dinas, dan Visa Tinggal Terbatas TKA (VITAS TKA) khusus bagi orang asing yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN).

Surat Persetujuan Visa yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai dasar pemberian Visa di luar negeri hanya berlaku untuk 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan. Jika calon TKA tidak bisa mengambil dalam jangka waktu berlaku persetujuan tersebut, maka sistem membatalkan persetujuan tersebut secara otomatis.

Visa yang dikeluarkan di perwakilan RI hanya berlaku dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan. Visa tersebut tidak berlaku lagi jika digunakan setelah lebih dari 90 hari sejak diterbitkan.

Proyek strategis Nasional dapat dilihat dalam tautan resmi pemerintah  kppip.go.id

Permohonan visa diterima dari aplikasi TKA Online (Kementerian Tenaga Kerja) secara daring (online), petugas akan memproses permohonan sesuai prosedur penyelesaian VITAS TKA dengan melakukan:

  1. Pemeriksaan Kelengkapan Berkas;
  2. Pemeriksaan penjamin/perusahaan sesuai daftar Proyek Strategis Nasional yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  3. Mengirimkan kode billing pembayaran PNBP keimigrasian melalui email;
  4. Setelah PNBP dibayarkan petugas melakukan verifikasi, pemeriksaan cekal dan histori layanan keimigrasian;
  5. Apabila memenuhi seluruh persyaratan, 3 (tiga) hari setelah pembayaran PNBP, persetujuan visa diterbitkan dan WNA dapat mengambil visa di Perwakilan RI.